MATERI 8/9 Pembangunan Ekonomi Daerah dan Otonomi Daerah

8/9.1 Undang-undang Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti 
1.      Hubungan luar negeri
2.      Pengadilan
3.       Moneter dan keuangan
4.      Pertahanan dan keamanan
Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti
1.      Hubungan luar negeri
2.       Pengadilan
3.      Moneter dan keuangan
4.      Pertahanan dan keamanan
Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
  1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan dan
  2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.
Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II)  dengan beberapa dasar pertimbangan :
  1. Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim
  2. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif
  3. Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:
  1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah
  2. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air dan
  3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju
Aturan Perundang-undangan
Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:
  1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
  2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sumber :

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT COCA-COLA AMATIL INDONESIA

Gambar
PT COCA – COLA AMATIL INDONESIA SEJARAH COCA-COLA DI INDONESIA           Coca-Cola pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962 dan diproduksi secara lokal sejak tahun 1932. Setelah sempat berhenti beroperasi pada tahun 1942, Coca-Cola mulai diproduksi kembali oleh Indonesia Bottler Limited (IBL), perusahaan nasional yang didirikan oleh TH Ticoalu, Tatang Nana, dan Harry Handoyo. Pabrik tersebut memproduksi 1.000-1.500 cases Coca-Cola setiap harinya, dan mempekerjakan 25 orang yang dibantu oleh 3 - 7 truk untuk pendistribusian.           Sejak tahun 1960-an, berbagai produk The Coca-Cola Company telah diperkenalkan ke pasar Indonesia. Dan pada tahun 2000, 10 operasi pembotolan dikonsolidasikan di bawah Coca-Cola Amatil Indonesia. TIMELINE 1927: Coca-Cola dijual pertama kali di Indonesia. Botol pertama diimpor oleh seorang insinyur                  Belanda bernama de Koenig 1932: Diproduksi secara lokal oleh pembotolan De Water Nederlands Indische
Baca selengkapnya

CARA MUDAH MENCUCI PASIR POOP KUCING

Gambar
Hai CatLovers ini tulisan baru aku yang dari sekian lama gak buka blog... di tulisan kali ini aku mau ngebagiin tips mencuci pasir zeolit a.k.a pasir poopnya kucing. okay tidak banyak basa basi kita langsung aja ke tips yang pertama yaituhhh : Ambillah litter box dari kandang, kemudian kalian buang bunga pasirnya, kalo aku sih punya lubang pembuangan poopnya bikin di belakang rumah. Buangnya pake serokan yang khusus di jual d PetShop.. harganya kalo gak salah seiktar 15rban itu juga kalo belum naik hehe  Nah ini litter box yang udah dibuang poopnya. Kemudian bawa litter box ke dekat keran, kalo bisa nyucinya jangan di dalem kamar mandi yah.. Basahi pasir sampai agak penuh airnya. Terus kalian aduk-aduk pasirnya pake serokan sampai airnya jadi keruh, lalu buang airnya ulangi sampai agak bening Warna airnya akan berubah seperti ini Biasanya aku nyediain wadah lagi buat nampung pasir yang mau direndam, soalnya litter boxnya kan mau di cuci. Nah setelah dipindah
Baca selengkapnya

Organisasi Nirlaba / Non Profit

Gambar
Yayasan Kanker Indonesia Yayasan Kanker Indonesia (YKI) adalah organisasi nirlaba yang bersifat sosial dan kemanusiaan di bidang kesehatan, khususnya dalam upaya penanggulangan kanker. Tujuan YKI adalah mengupayakan penanggulangan kanker dengan menyelenggarakan kegiatan di bidang promotif, preventif dan suportif. Menyadari bahwa penanggulangan kanker hanya mungkin berhasil bila dilakukan oleh semua pihak, maka YKI melaksanakan kegiatannya dengan bekerjasama dengan semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri. YKI memiliki cabang di seluruh Indonesia. YKI menjalankan berbagai program penanggulangan kanker dengan memprioritaskan pelaksanaan program pada 10 kanker utama berikut: Kanker Leher Rahim Kanker Payudara Kanker Hati Kanker Paru Kanker Kulit Kanker Nasofaring Kanker Kolorektal Leukemia Trofoblas Ganas Limfoma Malignum. Sejarah
Baca selengkapnya